Юридическая комиссия коррупционная эрадикация №. 30 2002

Undang Undang KPK atau UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Комиссия по искоренению коррупции Индонезии (обычно сокращена как KPK), представляет собой государственное учреждение, сформированное с целью повышения эффективности и эффективности усилий по искоренению коррупции. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Эта комиссия была создана на основе закона Республики Индонезии № 30 от 2002 года, касающейся Комиссии по уничтожению коррупции. При выполнении своих обязанностей KPK руководствуется пятью принципами, а именно: юридическая уверенность, открытость, подотчетность, общественные интересы и пропорциональность. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial

Komisi Pemberantasan Korupsi, mempunyai tugas:

Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; И

Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;

Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;

Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; И

Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Пожалуйста, загрузите заявку на юридическое заявление KPK бесплатно, также оснащено файлом PDF MK Решение № 012-016-019/PUU-IV/2006: «Статья 53 Закона № 30 от 2002 года противоречит Конституции»